Dalam sepekan terakhir, dua bayi ditemukan dalam kondisi terlantar di Kabupaten Jombang.
Kasus pertama terjadi di Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, di mana seorang bayi laki-laki berusia sekitar empat bulan ditemukan di sebuah warung kosong pada Minggu (2/2) dini hari.
Bayi tersebut ditemukan oleh seorang juru parkir yang mendengar tangisannya. Saat ditemukan, bayi itu dalam keadaan sehat dan terawat, dengan pakaian lengkap dan perlengkapan bayi di dekatnya.
Kasus kedua terjadi di Wonosalam, Jombang, di mana seorang bayi laki-laki lainnya ditemukan di dalam kardus. Bayi tersebut juga dalam kondisi sehat saat ditemukan pada Selasa (4/2).
Kasus itu mendapatkan perhatian serius dari Ana Abdillah, Direktur Women’s Crisis Centre (WCC) Jombang. Dia menyebutkan bahwa fenomena ini semakin banyak terjadi, tidak hanya di Jombang, tetapi juga di berbagai daerah lainnya sepanjang awal tahun 2025.
Banyak dari kasus tersebut melibatkan bayi yang sudah meninggal ataupun masih hidup, yang menjadi korban dari situasi kehamilan tidak diinginkan (KTD).
Menurut Ana, salah satu faktor utama yang mendorong tindakan seperti ini adalah situasi sulit yang dihadapi oleh perempuan, terutama yang tidak mendapatkan dukungan dari pasangan atau keluarga.
Kehamilan yang tidak diinginkan, baik oleh perempuan yang sudah menikah ataupun belum, sering kali menjadi beban psikologis dan finansial yang berat.
“Perempuan sebagai ibu tidak hanya menghadapi kehamilan, tetapi juga harus memastikan tumbuh kembang anak dengan kualitas gizi dan kebutuhan yang memadai, yang tentu membutuhkan dukungan finansial,” ungkapnya, Selasa (4/2).
Tidak jarang, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas merasa terpaksa membuang bayinya.
Ana menekankan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sering kali perempuan dalam situasi ini merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain menyerahkan bayi mereka kepada pihak yang dianggap lebih mampu secara ekonomi.
Aktivis perempuan asal Jombang ini menilai bahwa minimnya pemahaman dan informasi tentang fasilitas sosial yang dapat membantu perempuan dalam kesulitan, termasuk panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya, menjadi salah satu penyebab tragedi ini.
Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jombang, menurut Ana, perlu lebih gencar mensosialisasikan layanan seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang memungkinkan perempuan korban kekerasan mendapatkan pendampingan serta akses ke jaminan sosial.
Ana juga mengingatkan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perempuan, terutama yang miskin dan mengalami kekerasan, tidak merasa diabaikan dalam hal kesejahteraan sosial.
“Penting untuk memastikan bahwa ibu hamil ini mendapatkan dukungan psikologis, finansial, dan akses ke layanan sosial yang memadai, serta memberi mereka informasi tentang tempat di mana mereka bisa menitipkan anak mereka dengan aman, seperti panti asuhan,” tambah Ana.
Selain itu, Ana juga menyoroti peran suami dan keluarga dalam mendukung perempuan, mengingat banyaknya kasus di mana perempuan harus menghadapinya sendirian tanpa dukungan dari pasangan. “Tidak hanya ibu, tetapi juga ayah harus berperan dalam proses pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan bayi,” tandasnya.
Kasus penelantaran bayi ini mengingatkan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya penyuluhan dan pemahaman tentang hak-hak sosial serta fasilitas yang ada untuk mendukung perempuan dalam kondisi tertekan.
“Pemerintah Kabupaten Jombang diminta untuk lebih serius dalam memperbaiki implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan akses informasi kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga yang bisa membantu dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. (*)
